Media BiDiK07 ELANGOPOSISI, sebuah media kecil bagian tak terpisahkan dari Pers Nasional, demikian juga Gegeronline & Cetak. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum & HAM) Republik Indonesia. Beo & Gegeronline.co.id, adalah Group.
Kami berusaha menjadi “penye-imbang” bukan sok untuk gagahan. Karena masyarakat kita sudah semakin cerdas, dampak dari percepatan informasi di medsos (media social), suka tidak suka terjadi persaingan ketat dalam menangkap dan mengembangkan informasi, dan anti Hoax (bohong).
Maka redaksi Beo & Gegeronline Group, mengutamakan berita-berita faktual hasil dari Investigasi Reporting, (penyelidikan langsung kelapangan) dengan meminjam istilah chak and richek nomor satu ke TKP (Tempat Kejadian Perkara) anti hoax.
Investigasi yang dilakukan Wartawan kami bukan untuk penyelidikan secara Hukum, melainkan untuk menjawab berita-berita yang simpang siur, yang ditiupkan pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula, atau pesanan pihak tertentu yang bisa menyesatkan pembaca?.
Tak heran Wartawan kami banyak yang kelimpungan saat ditugaskan kelapangan untuk melakukan chak and richek mencari kebenaran sebuah informasi bukan pembenaran, untuk kepentingan oknum-oknum bermental rapuh dan korup dalam pelaksanaan pembangunan yang menghabiskan anggaran Negara dan daerah triliyunan rupiah, yang katanya untuk memakmurkan rakyat.
Namun, sampai detik ini sudah lebih 70 tahun Proklamasi dibacakan Soekarno – Hatta atas nama Bang Indonesia, penderitaan panjang masih dirasakan rakyat Indonesia dimana-mana dari Sabang sampai Marauke. Jika kita mau jujur, masih sangat banyak anak di negeri ini tidak bisa makan tiga kali sehari dengan gizi yang cukup?.
Dan jutaan generasi muda kita putus sekolah, tidak sekolah (buta hurup), jadi pengangguran, jika boleh memakai istilah “bak anak ayam kematian induknya” untuk menyelamatkannya adalah tanggungjawab kita bersama.
Dimulai dari para pemimpin rumah tangga (kepala keluarga) = kk, para kepala desa (kades), kelurahan, camat, Bupati/ walikota, gubernur kepala daerah, presiden Kepala Negara/ kepala pemerintahan. Kepala dinas instansi pemerintah, kepala pendidikkan, dan para kepala penegakkan Hukum, aktivis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), semua wajib bertanggungjawab sesuai profesi dan pekerjaan kita masing-masing.
Ditengah kesulitan (kegalauan) yang tinggi, dalam menghadapi berbagai tantangan, untuk mengisi kemerdekaan ini guna mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan, kesehatan, peningkatan SDM untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan rasa keadilan ditengah masyarakat. Maka kita semua bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi (berita) yang benar bukan Hoax.
Maka Media BEO dan GEGERONLINE, salah satu media yang terkecil didaerah ini harus mengutamakan berita hasil chek dan richek dari lapangan bukan hoax, atau kepentingan yang bayar. Kami sangat menyadari dengan keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) yang kami miliki dan dukungan operasional yang sangat terbatas, kami harus melakukan investigasi reporting untuk mencari kebenaran bukan pembenaran.
Soalnya belakangan ini banyaknya oknum Wartawan yang menyalahgunakan profesinya, dengan cara menanggalkan kemerdekaan Pers pada dirinya, dan menjadi “pesuruh oknum pengusaha, pejabat Negara/ daerah, berkolaborasi dengan penjahat dan koruptor guna mencari kekayaan bagi pribadi dan keluarganya”
Lembaga dan kami selaku Jurnalist, berani mengakui juga tidak bersih. Tapi, kami berusaha untuk tahu dan mengambil yang pantas dan patut antara hak dan kewajiban, tak heran banyak Wartawan kami yang memilih mundur sebagai Jurnalist.
Soalnya, belum tahan berada dalam garis kemiskinan yang serba kesulitan pada saat menjalankan tugas Jurnalist mereka dilapangan, dengan menerapkan sistem Investigasi Reporting, melakukan chek and richek kelapangan dalam keadaan terbatas atau serba kekurangan guna mendapatkan berita yang akurat.
Wartawan kami terpaksa menguatkan ikat pinggang, dan menyinsingkan lengan baju, “bekerja keras ditengah kekurangan makan dan gizi.” Kami berusaha keras untuk tidak menanggalkan kemerdekaan Pers dari pundak yang tinggi, menggunakan “akal, fikiran, nafsu dan hati secara rasional, bukan emosional.”
Untuk mengatakan “yang benar itu tetap benar, sekalipun pahit” namun Kita harus benar dulu sebelum mencari kebenaran itu? Inilah salah satu pijakkan yang berat bagi kami dan para Wartawan yang bergabung didalamnya. Karena “fikiran/ akal dan nafsu sangat rutin melakukan kebohongan bahkan penipuan” yang ada pada diri dan jiwa kita masing-masing, dan sangat sulit mengalahkannya, untuk berkata benar bertindak jujur.
Godaan Syaitan, iblis dan jin sangat luar biasa, menggoda kami untuk tidak berbuat baik, bahkan mungkin menggoda kita semua. Namun, kami harus berusaha setidaknya untuk membangun keseimbangan, dalam pembangunan bagi kepentingan publik.
Bahwa pembangunan yang baik harus memberikan azasmanfaat, sebagai tujuan akhir. Secara teknis harus terpenuhi rencana umur bangunan, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kurun waktu tertentu lima sampai sepuluh tahun. Kenapa pentingnya kualitas secara teknis, guna menjawab kontrak kerja yang ditanda tangani kedua belah pihak pemerintah melalui dinas dan instansi terkait dengan pihak kontraktor sebagai penanggungjawab pengerjaan fisik dilapangan.
Berhasil tidaknya rencana umur bangunan, tidak lepas pengerjaan item per-item secara teknis (sesuai pedoman baku), terpenuhi untuk dapat diterima pada serah terima akhir (finish handover). Fakta dan realitanya terjawab sesuai rencana yang dibakukan pihak dinas terkait, (perencanaan).
Jika tidak sesuai, itulah yang menjadi temuan setiap tahunnya oleh BPK RI Perwakilan Prov. Jambi, pada setiap pekerjaan yang dilaksanakan pihak kontraktoir nakal. Solusinya, “uang siluman trendnya uang fee” harus dihapus dari pejabat pembuat kebijakkan. Ini yang menjadi keluhan rekanan kontraktor kepada tim Catatan yang terabaikan.
Maka Wartawan BEO.co.id dan GEGERONLINE, bekerja keras menelusuri kebenarannya, “benar – tidak, adanya permainan fee” yang memperkaya para oknum pejabat pengambil kebijakkan dalam pembangunan Kabupaten Kerinci 2021? Karena pengakuan sejumlah rekanan sejak dimulai proses lelang sampai finis, mereka harus mengeluarkan dana tak jelas pertanggungjawabannya mencapai 40 % lebih. Tak heran mutu pekerjaan fisik tidak bisa dijamin kualitasnya. (***/ + _ ).
