spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Kunker Komisi III, Kran SPAM Sungai Betung Mudik Tidak Mengalirkan Air

KERINCI, BEO.CO.ID – Lambannya reaksi kunjungan Komisi III DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci terkesan mengulur waktu. Janji tertunda tertanggal 11 Februari 2022 dapat dilaksanakan, Jumat 4 Maret 2022 terkait indikasi pembangunan SPAM yang diduga bermasalah menjadi sorotan media sosial beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi III Irwandri  Politisi Partai Gerindra akhir dapat meruangkan waktu turun kelapangan mengkrocek paket yang hanya mampu meliputi 2 paket Desa Belui Tinggi dan Sungai Betung Mudik dari 10 paket yang dinyatakan 100 (persen) pada TA 2021.

Ditanggapi oleh LSM Geram Ismed Inono menanggapi banyak temuan dalam pembangunan SPAM dibeberapa titik, Ia mengatakan, kelemahan dan keterlambatan ini di pengaruh atas dugaan lemahnya pengawasan dari DPRD Kerinci baik itu dari OPD teknis dinas PUPR Kerinci.

‎”Apalagi turun tanpa persiapan yang matang dalam kunjungan kerja DPRD Kerinci yang berdampingan dengan PUPR Kerinci (Ida Iriani, ST/PPK-red) tidak bisa banya berbuat apa ?, mengkroscek pembangunan SPAM Sungai Betung Mudik,” tanggapnya.

Selain itu lanjut Ismed menuturkan dalam pemantauan kelapangan terlihat Ketua Komisi III tidak membuka RAP pekerjaan sebagai modal dan acuan dalam mengecek item-item pekerjaan yang telah dinyatakan 100 (persen) dalam pembangunan SPAM.

Dan kunjungan kerja turun langsung kelapangan ke desa Sungai Betung Mudik hanya sebatas mengunjungi bak pembagi dipinggir jalan raya (red, jalan kabupaten) tidak mendetail, bagaimana dengan anggaran sebesar Rp. 365 juta dipergunakan sebenar sesuai dengan Spek dan RAB nya.

Pembangunan SPAM Sungai Betung Mudik 

Dari pantau lapangan, setiba dilapangan tim dan rombongan disuguhkan salah satu titik air yang tidak mengalir (amper/kilometer) dan ditemukan adanya kerusakan pada pipa pembagi. Di salah satu rumah warga RT 5 Sungai Betung Mudik, Kecamatan Gunung Kerinci kurang lebih 5 Meter dari bak pembagi.

BACA JUGA :  Pihak BPBD "Bungkam Diduga Ada Pembiaran"
BACA JUGA :  Rapat Koordinasi Tour De Singkarak, Kerinci Masuk Etape 4

Kondisi itu, cukup menyakin Ketua Komisi III dan Ida Iriani melihat langsung fakta lapangan bahwa ada kran yang tidak dialiri air. Kendati dewan dan PPK tidak secara menyeluruh memantau SR yang terpasang meskipun wartawan Bidik’07 Elang Oposisi (BEO.co.id) telah menginformasikan bagaimana pendistribusi air tanpa dimanfaatkan masyarakat setempat.

Terlihat pula sibuk Ida selaku PPK saat turun kelapangan hubungi rekanan kontraktor yang tidak hadir. Sedangkan pekerjaan paket (SPAM) desa Sungai Betung Mudik masih banyak persoalan yang harus diselesaikan (red, pekerjaan).

“Pekerjaan yang belum tuntas atau mengalami kerusakan harus diperbaiki dengan tujuan cepat segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” tegas Ida.

Sementara Ketua Komisi III dalam catatan lapangan, berharap kepada rekanan kontraktor dapat menyelesaikan pekerjaan yang menjadi temuan dan keruangannya.

“Ada pun yang menjadi catatan kami, khusus untuk rekanan harus memperbaiki apa yang menjadi kekurangan fisik bangunan SPAM,” harapnya.

Secara terpisah masyarakat desa Sungai Betung Mudik mengatakan bahwa pembangunan SPAM yang di cangkok ke Pamsimas sebagai sumber airnya.

“Apakah hal itu diperbolehkan,” tanya TI (45) enggan namanya ditulis oleh media ini.

Berbeda tanggapan Hasan Basri Advokat hukum, melihat perkembangan pemberitaan pembangunan SPAM di Kerinci ditahun 2021 lalu. Ia mengatakan, pendapat saya tindakan kontraktor yang mengerjakan pekerjaan Proyek sistem penyedian Air Minum yang lalai dan atau tidak menyelesaikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB pekerjaan yang sudah di rencanakan atau mengerjakan pekerjaan Proyek asal jadi.

“Sehingga menimbulkan ketidak manfaatan membuang sia – sia anggaran APBN/APBD merupakan tindakan melawan hukum, patut di duga merupakan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam uu no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi,” paparnya.

BACA JUGA :  Gunakan DD Kades Air Betung Buka Jalan Ke TNKS, Bupati Kerinci Tutup Mata?
BACA JUGA :  Sengketa Pilkades Simpang Tutup Kerinci, Masyarakat Minta PSU

Sambungnya, dalam hal ini semua pihak baik pemerintah penguna jasa maupun kontraktor sebagai penyedia jasa bila dilihat kaca mata hukum maka keduanya tak bisa lepas dari pertanggungjawaban hukum.

( M. Marthen/***)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Get in Touch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Related Articles

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Get in Touch

22,764FansSuka
3,504PengikutMengikuti
PelangganBerlangganan

Latest Posts