Oposisi Penguat Demokrasi, “Bukan Untuk Menjatuhkan Kekuasaan”

Opini : Eluban Rna Intan

LEBONG, Beo.co.id – Meski pasangan Kopli Ansori – Fahrurrozi belum dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, periode 2021-2024, setelah pasca Pilkada beberapa waktu lalu.

Bahkan sejumlah tokoh pemuda dan mahasiswa serta orang – orang pengerakan belum memperlihatkan secara seluruhan dipermukaan publik, akan mengkawali kebijakan pemerintah telah dijanjikan. Jelas dari pengamatan media ini, video yang upload di youtube berdurasi 3 menit 27 detik, kubu barisan (TEGAS) pasca Pilkada kemarin, akan mengkawali kebijakan pemerintah kedepan demi kepentingan kemaslahatan masyarakat.

Eluban Rna Intan, menilai bahwa peran oposisi dalam demokrasi sangat penting. Bukan untuk menjatuhkan kekuasaan, tapi melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan.

“Tanpa oposisi, kekuasaan berpotensi disalah gunakan,” ujar Eluban, Senin (25/12).

Karena itu, kata Eluban, oposisi berfungsi sebagai watchdog untuk menjaga agar pemerintah tidak otoriter, dan tidak se-enaknya mengeluarkan kebijakan. Maka dengan demikian, ketika pemerintah daerah mulai keluar jalur, oposisi harus berdiri paling depan untuk meluruskan.

Maka, ia menyarankan agar, aktivis pergerakan baik dari pemuda maupun mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menjadi oposisi sebagai penyeimbang pemerintahan.

“Sehingga meminimalisir upaya penyalahgunaan kekuasaan,” tambah Eluban yang juga merupakan pelaku media.

Namun, lanjut Eluban, tidak hanya asal ada oposisi saja. Tapi juga jarak kekuatan oposisi (masyarakat) dan pemerintah daerah harus seimbang. Sehingga ada dinamika dalam penentuan kebijakan kedepan menuju Lebong lebih baik.

Wacana konsep kebijakan telah menjadi janji terhadap masyarakat akan semakin banyak, sehingga pemerintah menjadi sangat hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan. Hanya saja, menurut Eluban, memang di era sekarang ini sepertinya muncul konstruksi wacana bahwa oposisi sebagai pengganggu pemerintah.

“Ini yang menurut saya harus diluruskan. Oposisi befungsi agar kekuasan tetap on the track (di trek) dan bukan menjadi penghalang berjalannya pemerintahan,” jelasnya.

Sebelum, kubu yang kalah pasca Pilkada mengajak berkoalisi bersama masyarakat, untuk menjadi oposisi konstruktif yang merupakan bagian dari masyarakat Bumi Swarang Patang Stumang, terhadap pemerintah yang baru.

Agar pembangunan berkelanjutan ini berjalan efektif maka perlu dikawal bersama, termasuk lembaga vertikal untuk tidak menutup mata.

Sehingga, Eluban menjelaskan, kesalahan-kesalahan atau belum baik periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran Masyarakat Lebong. Kemudian terlepas dari ada kekurangan dalam proses dan pelaksanaan Pilkada, tetap melangkah ke depan.

“Tiga tahun setengah ke depan Pak Kopli Ansori – Fahrurrozi mendapat amanah memimpin Kabupaten Lebong,” tutup Eluban. (Red – Beo)