LEBONG, BEO.CO.ID – Kabar miring terkait pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Lebong kembali mencuat ke permukaan, bahkan baru – baru ini sejumlah pejabat tinggi dari jajaran pemkab dikabarkan tengah menjalani pemeriksaan di Polda Bengkulu terkait Deposito APBD tahun anggaran 2021 sekitar Rp. 51 miliar.
Berdasarkan informasi yang diperoleh beo.co.id, sejumlah pejabat secara resmi telah panggil dan diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu terkait masalah uang APBD yang di “parkir” disalah satu bank umum pemerintah.
Kabar mengenai pemanggilan ini, turut dibenarkan oleh salah satu pejabat yang telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Bengkulu beberapa waktu lalu.
“Iya memang saya dipanggil resmi oleh penyidik Polda Bengkulu untuk dimintai keterangan dan sejumlah dokumen terkait deposito pemkab Lebong tahun anggaran 2021”, kata salah satu pejabat yang meminta identitasnya dirahasiakan ini.
Diketahui pada tahun anggaran 2021 lalu, pemkab Lebong telah “memarkirkan” uang APBD dalam bentuk deposito disalah satu bank umum milik pemerintah sebesar Rp. 51 miliar. Anggaran yang ditengarai di depositokan ini disebut – sebut adalah uang yang belum terpakai dan dapat diambil sewaktu – waktu sesuai perjanjian antara pihak bank dan nasabah.
Sementara itu, kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Sudarno, S. Sos, MH dikonfirmasi kemarin ( 17/10 ) mengatakan belum mengetahui pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat Pemkab Lebong terkait dugaan peyimpangan penempatan APBD di bank pemerintah dalam bentuk deposito.
“Sampai saat ini belum ada info mas”, singkatnya. ( Zee )
