LAPORAN : AMIR SYARIF
BENGKULU, BEO.CO.ID – Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Bengkulu resah, pasalnya diakibatkan dana uang makan, minum yang dijanjikan pemerintah provinsi tak kunjung cair.
Padahal setiap hari pegawai diwajibkan absen setiap hari, sebagai kewajiban yang wajib di penuhi, bahkan bila absen tidak lengkap maka akan dikenakan sanksi. Ujar salah seorang ASN yang minta tidak ditulis jati dirinya, karena kawatir akan mendapat ancaman dari atasanya.
Sejak Januari sampai sekarang pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak memberikan hak berupa dana tunjangan makan sebagai yang di anggarakan oleh DPRD, bila keuangan pemernitah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar uang makan sebaik sistem kerja di kembalikan seperi yang lama.
“Kami sebagai pegawai bisa pulang kerumah untuk makan, agar tidak terkatung seperti ini,” keluh Farizal ST.
Berdasarkan hasil pengamatan Bidik’07 Elang Oposisi (BEO.CO.ID) di kantor PUPR Provinsi Bengkulu, dalam periode kedua Gubernur Bengkulu DR. Rohidin Mersyah yang didampingi Rosjonsyah pembangunan terkesan lamban, bahkan nyaris pakum, padahal tahun anggaran sudah berjalan enam bulan, akibat para ASN banyak yang menganggur tanpa kegiatan yang jelas.
“Kami diwajibkan hadir setiap hari dan mengisi absen electronic, sementara kegian proyek tidak jelas,” ujar Fahrijal jujur.
Sementar itu kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Ir. Muyani Thoha beberapa kali di hubungi belum berhasil sampai berita ini dpublis. Menurut securitynya mungkin lagi rapat, telihat juga buku tamu untuk menghadap ibu kadis tidak tersedia mungkin habis, jelas lelaki berbadan kecil itu. (***)
