LEBONG, BEO.CO.ID – Audensi bupati Lebong Kopli Ansori bersama Dinas Sosial (Dinsos) ke Kementrian Sosial (Kemensos) dalam rangka sinkronisasi program kerja pemkab dan kementrian mendapat respon positif dari Kemensos, bahkan Kemensos berjanji akan mengakomodir seluruh usulan yang disampaikan pemkab Lebong.
Plt kepala dinas Sosial Puji Warno melalui Kabid Sosial Jusraweni mengemukakan, dari hasil kunjungan dan audensi bupati Lebong bersama Dinsos yang dilaksanakan 23 September kemarin telah berhasil membuka peluang baru bagi pemkab, pihak Kementrian pun berjanji untuk menampung seluruh usulan yang disampaikan ke Kemensos.
“Salah satu usulan yang harus kita selesaikan ditahun ini adalah kuota jaminan kesehatan kita untuk menuju Universal Health Coverage (UHC- red)”, ungkap Jusraweni diruang kerjanya kemarin, Selasa (27/9).
Meski demikian, kata dia, apapun bentuk usulan program kegiatan yang disampaikan pemkab harus berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.
“Karena data DTKS ini merupakan salah satu kiblat untuk program – program bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata dia.
Menurut Jusraweni, data DTKS ini bisa dikatakan sebagai data induk kemiskinan yang mana syarat penerima bansos harus terdaftar didalamnya. Tapi sejumlah persoalan yang kerap terjadi selama ini ketika dilakukan sinkronisasi terjadi permasalahan yang mengakibatkan data tidak valid sehingga kepesertaan bansosnya hilang atau saldo nol.
“Apa yang kita minta ke Kemensos saat audensi kemarin akan di realisasikan, tapi intinya kita diminta untuk melakukan perbaikan data dengan melakukan verval DTKS”, ucap Jusraweni.
Sementara itu bupati Lebong Kopli Ansori mengatakan akan fokus melakukan beberapa program salah satunya yakni sinkronisasi data dan kordinasi DTKS. Sebab, dengan berbagai program dan bantuan pemerintah baik desa, kabupaten melalui beberapa OPD dan pusat seharusnya jumlah DTKS ini dari tahun ke tahun berkurang.
“DTKS kita masih dianggap bermasalah, karena data kita ini belum terurai. Kalau kita bicara kemiskinan disitu banyak macamnya. Ada karena ekonomi, karena tempat tinggal, karena pendidikan ada juga kemiskinan karena perilaku. Nah, data ini lah yang belum terurai karena selama ini hanya data terpadu saja”, kata bupati.
Menurut bupati, dengan kecenderungan semakin bertambahnya DTKS setiap tahun, akan berkesan seolah – olah pemerintah tidak bekerja. Padahal, program dan bantuanselalu disalurkan setiap tahun melaui berbagai penyaluran dan tingkatan.
“Harusnya berbanding lurus antara banyaknya program pemerintah dengan penurunan angka kemiskinan. Ini seperti berbanding terbalik, artinya ada yang salah dan ini juga yang akan menjadi konsentrasi karena penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS- red ) ini menjadi tanggung jawab dinas sosial”, ujarnya.
Dalam kunjungannya bupati Kopli dan rombongan disambut langsung Sekjen Kemensos Harry Hikmat. Usai melaksanakan audensi rombongan bupati melanjutkan kunjungannya ke direktorat perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial serta badan pendidikan penenelitian dan penyuluhan sosial. (red)
