Menjadi anggota Dewan, mulai dari pusat (DPR-RI), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia. Jabatan anggota dewan, apa lagi jabatan Ketua, Wakil Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi seharusnya menjadi jabatan bergengsi sebagai wakil rakyat, di parlemen (Legislatip).
Sama kita ketahui untuk meraih satu kursi saja, bukan hal yang mudah selain bermodalkan uang ratusan juta rupiah (saat ini), juga harus merakyat (dikenal dan mengenal masyarakat) dari daerah pemelihannya (dapil) masing-masing. Proses untuk mencalon saja dari partai masing-masing, harus bekerja keras dan memiliki reputasi baik dalam partainya, (selektip) bagi partai menentukan calonnya.
Daerah Pemilihan 2 (Dapil dua), yang meliputi Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat dan Gunung Tujuh, memiliki enam orang wakil. Dan sangat beruntung dari Dapil II, lahirnya tokoh baru, Edminuddin terpilih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kerinci masa bhakti 2019-2024, dan menjadi kebanggaan masyarakat ditiga kecamatan itu.
Terpilihnya putra-putra terbaik daerah, dari tiga wilayah kecamatan tersebut selain disyukuri, harus memikul beban dan tanggungjawab terhadap kepentingan masyarakatnya di segala sector pembangunan. Dewan harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang lebih besar, ketimbang kepentingan pribadi masing-masing.
Kerusakkan jalan Kabupaten Kerinci yang sudah menahun lamanya Link Desa/ Pasar Pelompek ke Desa Pauh Tinggi dan sekitarnya Kecamatan Gunung Tujuh Kerinci satu kesatuan dalam daerah pemilihan Dapil dua (II), secara tugas dan etika sebagai anggota dewan pilihan rakyat, memiliki tanggungjawab memperjuangkan untuk segera diusulkan guna direhab atau ditingkatkan pembangunannya kembali.
Apalagi jalan yang hancur dan babak belur itu, sepanjang lebih kurang 7 km, merupakan jalan ekonomi (akses kehidupan) ribuan warga antara desa bertetangga didaerah tersebut. Ekonomi masyarakat harus terus menerus dipacu, agar tidak terancam kelaparan, apa lagi kita diresahkan oleh gangguan Virus Corona Pandemi Covid 19. Minimal ekonomi masyarakat bisa bertahan bisa hidup dengan kebutuhan yang cukup, minimal makan tiga kali sehari disertai gizi yang layak.
Dan jangan sampai kelaparan melanda daerah, jika sampai krisis kelaparan terjadi, lebih berbahaya dari “ganasnya covid19” kita berdo’a dan berharap bahaya kelaparan jangan sampai terjadi, tidak saja di Kerinci bahkan seluruh tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita harapkan aman dari ancaman kelaparan.
Makanya dewan selaku mitra kerja pemerintah baik dipusat maupun daerah, sedini mungkin mengantisipasi kemungkinan bisa terjadi. Maka sarana dan prasarana fisik kepentingan yang bersifat umum harus dinomor satukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah, di Kabupaten, Kota dan Provinsi.
Sama kita ketahui Kabupaten Kerinci, termasuk daerah yang kaya dengan hasil buminya seperti Kayu Manis (Kulit Manis, Red/ dalam bahasa Kerincinya), Kopi, Kentang, Cabe dan palawija (sayur mayur).
Namun demikian, sarana utama pendukungnya seperti jalan (transportasi) yang baik, Daerah Irigasi (D.I.), Pengadaan Pupuk, rasa aman dan nyaman semuanya harus diantisipasi dan diperjuangkan dewan bersama Bupati/ Kepala Daerah dan jajarannya di seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjadi benteng terakhir. Disini dituntut kesadaran dewan, dan kita bersama menyelamatkan pasilitas umum, agar kedepan (hari esok) kian lebih baik dari hari ini.
Dan mungkin dewan dari dapil dua (II), telah melakukan upaya mengusulkan perbaikkan jalan yang hancur itu, namun bagi masyarakat awam (para petani) didesa tentu tidak tahu hal-hal detail tugas dewan yang terhormat itu. Makanya dewan harus ada keterbukaan, dan berani terbuka kepada masyarakat.
Dan menjelaskan pada masyarakat sudah dibahas didewan, belum dibahas, keterbatasan dana dan lain sebagainya. Dewan perlu menyampaikan informasi secara factual pada masyarakat. Masalah kita sudah tahu, hancurnya jalan Kabupaten Simpang Pasar Pelompek ke Pauh Tinggi, (jalan ekonomi). Tanggapan sudah dikeluhkan masyarakat, dan minta diperbaiki direhabilitasi atau ditingkatkan. Dan kita harus berada dalam solusi (jalan keluar yang terbaik) bagi masyarakat.
Maaf, dewan bicara sebagai jelmaan rakyat (wakil rakyat), tugas menyelamatkan kepentingan rakyat (masyarakat) dan dewan bicara itu digaji (dibayar) dengan uang rakyat, dari PAD (Penghasilan Asli Daerah), yang bersumber dari retribusi, pajak, izin usaha, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, serta sumber-sumber lainnya.
Dan hak bicara bagi seorang anggota dewan untuk kepentingan rakyat, telah dijamin oleh undang-undang, secara teknis diatur didalam tata tertib dewan (tatib). Menyuarakan kepentingan rakyat, adalah tanggungjawab dan kewajiban dewan.
Dewan dengan tugas pokok Penganggaran, Legeslasi, Pengawasan, berarti keberadaan dewan sangat strategis, maka dewan harus banyak melakukan koordinasi dengan kepala daerah, dalam hal ini (Bupati Kerinci, red), dan jika perlu dengan para kepala dinas dan instansi pemerintah didaerah.
Dan banyak-banyak menyerap inspirasi dari bawah (lapangan), sesungguhnya apa yang terjadi ditengah masyarakat yang harus segera diusulkan dan direalisasikan guna menjawab tantangan dan kesulitan yang semakin konflik, jika lamban dicarikan jalan keluarnya.
Mulai detik ini, ancaman menunggu waktunya, marilah kita berada dalam solusi, bukan masalah dan tanggapan. Karena solusi (jalan keluar), membangun kehidupan yang dinamis (bergerak maju) tidak pasif apa lagi pembiaran? (***)
