LEBONG, BEO.CO.ID – Ketua KNPI Lebong, Ahmad Fikri membantah adanya kesepakatan penyatuan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu di dalam surat tertanggal 9 Desember 2022 lalu.
Ahmad Fikri menyebut bahwa surat penyatuan yang beredar untuk kepentingan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Lebong. Sebab, menurut keterangan Sekretaris KNPI versi Apriantono, Fatra Kurniawan bahwa Bupati tidak akan menyetujui pencairan dana hibah jika KNPI Lebong tidak bersatu.
“Awalnya surat itu untuk memastikan dana hibah tersebut cair. Syaratnya bupati akan tandatangan jika ada surat 2 KNPI menyatu. Maka dari itu saya setuju, mengingat dana tersebut untuk kepentingan Pemuda Lebong demi Kabupaten Lebong. Tapi pada saat itu, saya sepakat hanya sebatas tandatangan saja, untuk penyatuan KNPI, jika saat ini versi Apriantono menyebut adanya penyatuan, saya dengan tegas menolak,” tegas Fikri, Selasa (10/1/23).
Fikri menegaskan, pihaknya menolak menerima dana hibah dari pemerintah tersebut, menurutnya pencairan dana hibah itu diduga menyalahi prosedur sebab KNPI yang diakui bukan hanya satu, tetapi ada beberapa versi.
“Di pusat saja dana hibah tidak dapat dicairkan, karena KNPI itu ada beberapa kubu, apa lagi di kabupaten,” sambungnya
Fikri menilai, pemerintah kabupaten Lebong, khususnya Disparpora Lebong terkait dana hibah, hanya berkoordinasi dengan satu versi saja, seharusnya beberapa versi KNPI Lebong di koordinasikan juga. Dan sampai saat ini berkoordinasi dengan pengurus propinsi untuk tindak lanjut dalam persoalan ini.
Fikri menyayangkan dana hibah itu sudah di cair kan ke versi Tono, seharusnya pemkab Lebong tidak gegabah mencair kan dana hibah tersebut, karena penyatuan KNPI itu baru wacana, belum ada legalitasnya seperti SK dll, faktanya sekarang KNPI masih 2 versi.
“Adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Disparpora, ada apa sebenar nya, dan Fikri tegaskan mereka masih di bawah kepemimpinan ketua DPP Ilyas Indra, dan tetap meneruskan program progam yang telah disusun,” tutup Fikri. (SB)
