Penetapan Rektor USI Diduga Cacat Hukum, Karya Ilmiah Oknum SED Laporkan ke Polda

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

PEMATANG SIANTAR, BEO.CO.ID – Penetapan Rektor Universitas Simalungun (USI) diduga melanggar Statuta. Bahkan menjadi sorotan di berbagai kalangan di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara dalam penetapan itu disinyalir cacat hukum dari hasil pemilihan calon rektor yang laksanakan belum lama ini.

Kenapa disebutkan “cacat hukum” pada hasil pemilihan calon Rektor yang berjumlah 3 orang yaitu 1. Dr Corry Purba mendapatkan 19 suara, 2. Dr Sarintan Efratani Damanik mendapatkan 13 suara dan 3. Dr Hisarma tidak mendapatkan suara berarti pemenangnya dari suara terbanyak adalah Dr Corry Purba tapi faktanya dilapangan yang menjadi pemenang Dr Sarintan Efratani Damanik.

Dr Corry Purba, MSi mengatakan bukan tidak terima atas kebijakan pihak pembina Yayasan USI penetapan Rektor priode 2022-2026, tetapi dari hasil pemilihan tersebut suara terbanyak adalah dirinya.

“Ya saya Corry Purba sebanyak 19 suara, tapi dimenangkan orang lain,” ujar Corry kepada awak media ini, Rabu (23/11/22).

Terang Corry kembali, bahwa pemilihan calon rektor USI beberapa hari yang lalu, ada dugaan kecurangan secara masif, secara sistimatis dan terstruktur. Dan ia menambahkan, acuan pemilihan adalah statuta USI.

BACA JUGA :  IWARAS Ajak Masyarakat Aktif Sampaikan Kritikan & Masukan, Demi Kemajuan Simalungun

“Pada pasal 41,42,43 ,44 tahun 2020 yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Universitas Simalungun Nomor 089/Pemb/Y-USI -Statuta /2020 pada tanggal 29 Desember 2020 tertera pada pasal 44 ayat 4 calon Rektor yang di usulkan adalah berdasarkan suara terbanyak,” ungkapnya.

Lanjut dia menerangkan, pada uji kepatutan dan kelayakan yang di laksanakan 7 orang Pembina, namun ada 1 Pembina tidak memberikan pertanyaan hanya memberikan nilai (scor). Dan lanjutnya, seharusnya panitia pemilihan dan Pembina Yayasan melampirkan komponen penilaian dalam sistim pembobotan sebagai mana diamanahkan statuta USI tahun2020.

“Yaitu pasal 44 ayat 5 dan 6 dan saya telah mengirimkan surat ke Mendikbud Riset RI dan LLDKTI tentang kecurangan dan penetapan Rektor USI Priode 2022 -2026,” pungkasnya.

Korpus API Sumut Lapor Oknum Dosen USI Polda Sumut 

Kordinator PUSAT Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (Korpus API Sumut), (13/11) lalu telah melaporkan oknum Dosen USI Pematang Siantar, Sumatera Utara atas dugaan tindakan plagiat akhirnya pihak lain di rugikan (Penggugat Dr Benteng Sihombing).

BACA JUGA :  Rikkot Damanik : Tangkap & Penjarakan Pengetua Ambarita, Kelompok Pendatang Lamtoras

Data informasi dan keterangan yang telah dihimpun, karya ilmiah yang disebutkan telah di lakukan  dugaan plagiat yaitu Karya ilmiah berjudul “Hubungan Penting Diameter dengan angka bentuk kayu jenis Kapur” (Drybalan nops Aromatic) paxhutan terbang. Dalam materi menyatakan bahwa karya ilmiah itu adalah karya ilmiahnya padahal karya ilmiah Benteng Sihombing.

Anehnya lagi, karya ilmiah itu di sampaikan dalam usaha jabatan Akademik Esisten, dimana hasil penelitian dilakukan di areal PT Keang Nam Devlomen Indonesia Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara (Red yang bersangkutan bekerja di perusahaan tersebut).

S. Afriansyah dari Korpus API Sumut meminta kepada Polda Sumut agar melakukan penangkapan terhadap SED Dosen USI Pematang Siantar, Sumatera Utara, agar dilaksanakan penyidikan.

“Terkait dengan karya ilmiah yang mana Dr Benteng Sihombing telah di rugikan (sebagai Penggugat) ujar Ketua Umum Korpus API Sumut di dampingi Sekertaris Umum Hilman A,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (23/11) ketika dikonfirmasi awak media ini melalui WA-nya menjelaskan akan segera mengecek pengaduannya atau laporan tentang Dr SED.

BACA JUGA :  IWARAS Ajak Masyarakat Aktif Sampaikan Kritikan & Masukan, Demi Kemajuan Simalungun

“Kita segera mengecek laporan dan pengajuan tentang oknum SED,” ujar Kabid Humas Polda Sumut.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Umum DPP LSM Halilintar RI SP Tambak, SH meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan karya ilmiah mengandung unsur plagiat yang dilakukan oleh oknum SED.

“Jika terbukti plagiat itu, segera menangkap oknum SED,” tegasnya secara singkat. (S. Hadi Purba TBK)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Headlines

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Latest Posts

https://situs-toto.togel.togetherband.org