LEBONG, BEO.CO.ID – Belum berjalannya tanda-tanda tahapan awal Pilihan Kepala Desa (Pilkades) di 65 desa yang masa jabatannya akan berakhir ditahun 2022 ini. Diwilayah Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu menuai sorot masyarakat dan menimbulkan pertanyaan, hajatan demokrasi masyarakat untuk menentukan nasib desa kedepan.
Hal itu diungkapkan Kades Pungguk Pedaro, Suardi Tabrani saat dimintai tanggapannya, yang juga menyoroti persoalan tahap awalan penyelenggaraan Pilkades di tahun 2022 belum memberi tanda pasti akan dilaksanakan Pilkades serentak tahun ini dari pemerintah daerah dan OPD terkait.
Dirinya menilai sebaiknya, penyelenggaraan tahapan Pilkades segera dilaksanakan, mengingat ditahun 2023 mendatang masyarakat akan dihadapi tahapan Pemilu, Pilkada dan Pileg serentak di tahun 2024 mendatang.
“Kita berharap penyelenggaraan Pilkades di 65 desa yang jabatannya akan berakhir untuk segera melaksanakan tahapan awal, seperti pembentukan panitia dan sosialisasi, apabila ada anggarannya,” tegasnya pada saat media ini memintai tanggapannya, (23/6/22).
Ketika disinggung serta ditanya 65 desa di jadikan pejabat sementara (Pjs), secara tegas dia menyampaikan tidak sependapat dan dikawatirkan pelayanan masyarakat tidak berjalan maksimal, apa lagi Pjs kades tersebut bukan orang setempat dan kemungkinan terlalu lama menjabat.
“Apa bila tahapan penyelenggaraan Pilkades diundur hal ini ada yang tidak wajar dan jika tidak ada anggaran Pemkab Lebong bersama dewan serta OPD terkait dapat cari solusi persoalan itu tersebut,” tungkasnya.
Ketika Pilkades tertunda pelaksanaan dalam tahun ini dan di Pjs-kan, Tabrani untuk kesekian kali secara tegas menyampaikan, tidak menginginkan kepala desa di jabatan oleh Pjs Kades, dikarenakan selama ini roda pemerintahan desa tidak berjalan secara sempurna. Dan hal itu berkembangan di kalangan masyarakat yang selama ini dipimpin oleh Pjs Kades.
“Dari informasi perkembangan ditengah masyarakat, apabila Pjs Kades menjabat tidak berjalan sempurna, pasalnya rasa tanggungjawabannya tidak sepenuhnya. Sebaiknya, kepala desa terpilih dia pastikan melakukan keinginan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan betul- betul memahami kondisi ril sosial masyarakatnya,” sampainya.
Secara terpisah tidak ingin ketinggalan, Ketua Forum Komunitas Perhatian Hukum & Lingkungan Hidup (FKPHL) Kabupaten Lebong dikomandoi oleh Devi Gunawan turut ikut angkat bicara terkait persoalan tersebut.
Dia berpendapat untuk segera mengelar tahapan awal Pilkades di 65 desa. Dan secara lantang pula dia menyampaikan, meminta kepada Bupati, Sekda selaku Ketua TAPD untuk membahas Pilkades serta membangun komunikasi ke dewan dan sampai saat ini belum ada tahapan yang dijalankan.
“Jangan sampai ada pengiringan opini negatif ditengah masyarakat Lebong serta asumsi miring belum berjalannya Pilkades. Apa lagi berpeluang menimbulkan indikasi yang tumbuh subur dan sistematis untuk mencari kepentingan tertentu sampai terjadi jual beli jabatan Pjs Kades, segera lah musyawarah bersama lebih cepat lebih baik,” papar kepada media ini, (23/6/22).
Dirinya juga berpesan, jangan sampai Pilkades ini tidak dilaksanakan, dari informasi yang didapatkan ada mata anggaran Pilkades sebesar Rp. 500 juta sedang dalam pantauan tahap Pilkades belum berjalan sama sekali.
“Saya pengamati adanya mata anggaran untuk Pilkades sebesar Rp. 500 untuk apa ? Mengapa tahapan awal Pilkades tidak dijalankan, ada apa dengan semua ini ?,” ditanyanya terkait mata anggaran Pilkades dan tahapan belum terlaksana.
Kelapa desa Sukau Datang I dan sekaligus menjabat Sekretaris Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Lebong, Suan mengatakan, terkait penyelenggaraan Pilkades 65 desa dapat dilaksanakan tahun ini dan samping itu persoalan anggaran dana Pilkades untuk segera dibahas bersama Pemkab Lebong dan DPRD Lebong.
“Mewakili 65 desa dan kami juga telah merencanakan bersama kawan-kawan untuk melakukan kordinasi serta membahas penyelenggaraan Pilkades serentak 2022 yang harus segera dilaksanakan. Tapi kini kita masih menunggu dewan pulang dari Jawa baru kita bahas bersama,” jelas Suan saat dijumpai dikediamannya, (23/6/22).
Sambung Suan, di ketahui dari seluruh 65 desa, perangkat, BPD dan masyarakat menolak di Pjs-kan. Apa bila di Pjs-kan cukup banyak pegawai negeri (ASN) dan dapat mengurangi kouta ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
“Untuk anggaran Rp. 500 juta itu kalau tidak salah anggaran pemberdayaan masyarakat desa bukan dana Pilkades untuk Pemkab Lebong, tapi apakah ini bisa dialihkan untuk tahapan Pilkades kita lihat saja nanti untuk dibahas dimeja dewan,” ungkapnya.
Dikatakan Suan lebih lanjut, dimana pegawai negeri untuk mencukupi di 63 desa itu, persoalannya cukup banyak dan dikhawatirkan pelayanan dikantor-kantor lain secara otomatis bisa terganggu.
“Harapan kami, Bupati, Sekda dan dewan segera membahas dana Pilkades di APBD-Perubahan 2022 untuk hemat waktu silahkan dipercepat, jangan terlalu lama kemungkinan Pilkades itu dapat dilaksanakan di bulan 11,” pandang Suan menyampaikan kepada media ini diakhir. (Sbong Keme)
